lahatsatu.id, Jakarta – PT PLN (Persero) mendukung penuh sinergitas tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penandatanganan nota kesepahaman sinergitas tersebut dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Rumah Dinas Panglima TNI, Jakarta pada Senin (25/03).
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, kerja sama TNI dan Kementerian BUMN telah terjalin mulai sejak tahun 2018. Adapun tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya TNI dan Kementerian BUMN termasuk di dalamnya anak perusahaan dan perusahaan afiliasi BUMN untuk kepentingan kedua pihak.
”Saya berharap nota kesepahaman ini dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama yang sudah terjalin sebelumnya. Ini dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama dan apa yang menjadi tujuan bersama dapat terjalin,” tutur Agus.
Agus menjabarkan, ruang lingkup dari kerja sama tersebut yaitu, pertama pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, pelatihan dan fasilitas serta sosialisasi dalam rangka optimalisasi sumber daya BUMN dan TNI.
Kedua, terkait dukungan kelancaran tugas dan fungsi TNI, BUMN, anak perusahaan BUMN, dan perusahaan afiliasi BUMN. Ketiga, pengamanan aset, personel, dan operasional wilayah kerja BUMN, anak perusahaan BUMN, dan perusahaan afiliasi BUMN. Keempat, pertukaran data dan atau informasi yang fokus dan proporsional.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir dalam sambutannya mengatakan salah satu dari 5 prioritas utama BUMN adalah optimalisasi nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat. BUMN diharapkan terus meningkatkan nilai asetnya agar dapat memberikan kontribusi positif ke negara.
“Untuk itu sinergitas ini menjadi sangat penting guna merealisasikan pembangunan nasional BUMN dengan dukungan yang diberikan oleh TNI melalui pengamanan aset BUMN yang tersebar luas di wilayah Indonesia. serta melindungi objek-objek vital nasional yang ada di seluruh wilayah NKRI,” kata Erick.
Dirinya menambahkan, saat ini, aset BUMN tumbuh sebesar 9,0% di tahun 2022 sebesar Rp9.789 Triliun dan kembali tumbuh 6,9% pada tahun 2023 sebesar Rp10.470 Triliun. Nilai tersebut sekitar setengah dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Aset BUMN tersebut bersifat sangat strategis dalam berbagai sektor. Selain untuk penggerak roda ekonomi, juga berperan penting dalam pembangunan infrastruktur Indonesia dan berorientasi pelayanan publik.
“Dengan adanya sinergi yang kuat antara BUMN dengan TNI kami yakin hal ini bisa mengoptimalkan sumber daya BUMN dan TNI termasuk pengamanan aset BUMN, sehingga tugas dan fungsi masing-masing dapat terselenggara dengan baik,” Imbuh Erick.
Salah satu bentuk implementasi sinergitas Kementerian BUMN dan TNI adalah terkait pengamanan obyek vital nasional bersifat strategis milik perusahaan BUMN dari kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (“PETI”). Melalui sinergitas semua pihak terkait, diharapkan PETI bisa ditanggulangi sehingga sumber daya mineral dan batubara yang ada bisa memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan negara.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan, perseroan berkomitmen mendukung penuh sinergitas Kementerian BUMN dan TNI. Menurut Darmawan, kerja sama ini akan berkontribusi dalam meningkatkan keandalan dan mengamankan sistem ketenagalistrikan di Tanah Air.
“Listrik merupakan jantungnya perekonomian Indonesia. Berkat sinergi dengan TNI selama ini tugas penyediaan tenaga listrik oleh PLN sangat optimal, oleh karena itu kami bersyukur dan mendukung penuh sinergitas BUMN dan TNI,” jelas Darmawan.
Darmawan mengungkapkan, PLN juga berperan maksimal dalam menyalurkan dukungan pendidikan untuk putra-putri TNI di tahun 2022-2023. Sebagai koordinator program ini, PLN berkolaborasi bersama 38 BUMN lainnya telah menyalurkan dukungan bagi 1.831 penerima manfaat yang tersebar di tanah air.
Untuk tahun 2024 ini, Kementerian BUMN dan sinergi BUMN juga tetap hadir dalam memberikan dukungan pendidikan bagi 1.850 Putra dan Putri TNI yang berprestasi di 38 Provinsi di Indonesia.(rls)
