LAHATSATU.ID, Lahat – Aksi damai yang dilakukan warga Desa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Senin 2 Oktober 2023, akan terus dilakukan mediasi hingga mencapai kata mufakat oleh Pemkab Lahat.
Pasalnya, terkait penutupan izin galian C, Pemkab dan pihak terkait akan segera mempelajarinya.
Kedatangan ratusan warga Desa Gunung Kembang ke Kantor Bupati Lahat dikawal aparat keamanan dari Polres dan TNI Kodim 0405 Lahat, dan berjalan kondusif.
Dalam mediasi yang dilakukan bersama unsur BPD, UPT Pertambangan dan Mineral serta Pemkab Lahat yang diwakili oleh Asistan 1 H Rudi Thamrin berjalan alot dan pihak terkait menampung aspirasi warga.
Beberapa perwakilan warga pada mediasi yang di fasilitasi Pemkab Lahat, meminta penutupan tambang galian golongan C disekitar aliran sungai desa segara dilakukan. Apalagi efek dari penambangan dikhawatirkan bisa berdampak pada lingkungan penambangan.
“Lama kelamaan jembatan gantung bisa roboh dan warga yang membawa hasil pertanian bisa terkendala. Sehingga imbasnya pada perekonomian masyarakat,” ujar Din salah satu perwakilan warga desa.
Kasi Minerba UPT Regional IV Dinas ESDM Provinsi Sumsel Lela Sofi MT mengungkapkan, terkait pencabutan izin tambang galian C pihaknya tidak pernah mengeluarkan. Sebab bukan ranah ESDM.
Namun jika aktivitas penambangan yang dilakukan merusak lingkungan dan diperkuat bukti di lapangan, baru bisa diberi tindakan akan tetapi hal ini ada prosesnya.
“Untuk proses penutupan tambang galian golongan C, ada tiga tahap yakni SP 1, 2 dan 3. Tidak bisa serta merta langsung ditutup. Dalam waktu dekat kami akan cek kelapangan terkait tuntutan warga Desa Gunung Kembang ini,”jelasnya.
Sementara itu Kabid Pemdes Dinas PMdes Kabupaten Lahat Fiji MM menjelaskan, terkait tuntut lain, yakni pemberhentian Kades Gunung Kembang, ada tiga poin yang bisa membuat kades dipecat, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri dan tersandung kasus hukum yang diperkuat oleh putusan pengadilan.
“Kita tidak bisa mendasari jika karena didemo kades wajib dipecat. Namun jika ada bukti dan fakta serta diputuskan oleh pengadilan barulah BPMdes merekomendasikan surat pemecatan,” pungkasnya.(mala)
