Lahat, lahatsatu.id – Hiruk pikuk Kota Lahat, Kamis (8/8/2024), mendadak terfokus pada aksi ribuan masa dari 11 partai politik di Kabupaten Lahat, dan gabungan organisasi masyarakat yang kecewa dengan para penyelenggara pemilu di Kabupaten Lahat, berkumpul lakukan aksi masa.
Aksi ini disebut masa wujud kepedulian masyarakat Kabupaten
Lahat yang menyadari adanya gejala konflik interest terkait dengan
penyelenggaran pemilu. Mulai dari perekrutan Penyelenggara Pemilu di semua tingkatan diduga telah dibentuk pemangku jabatan Komisioner KPU dengan intrik praktik-praktik kecurangan.
Adanya dugaan eksodus atau mobilisasi sekelompok orang dari kabupaten luar Lahat, untuk dijadikan petugas
penyelenggara pemilu di Kabupaten Lahat, untuk kepentingan memenangkan
bakal calon tersebut. Dugaan Bawaslu merekrut panwascam tidak sesuai prosedur, dipilih atas kehendak pribadi keluarga salah satu calon bupati.
Selain itu, adanya dugaan pembuatan data calon independen dibuat oleh penyelenggara pemilu di kantor partai politik. Adanya dugaan pencatutan nama-nama warga untuk mendukung bakal calon Bupati independent. Adanya dugaan suap penerimaan Panitia pemungutan suara di tingkat Kecamatan (PPK).
Adalagi dugaan anak dibawah umur yang dibuatkan surat keterangan nikah,
untuk dijadikan sebagai mata pilih Pilkada Lahat 2024. Adanya dugaan Rapat Pleno Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran (DPHP) yang dilaksanakan di rumah tim sukses salah satu bakal calon Bupati Lahat.
Terakhir, dugaan kecurangan pada saat Penghitungan Ulang Surat Suara
PUSS) Pileg Lahat 2024 yang dilakukan secara masif, dan dugaan PPK Kecamatan Mulak Sebingkai yang turut menyatakan Dukungan Terhadap Calon Independen pada tahapan Verifikasi Faktual.
“Dari rangkaian peristiwa yang sudah nyata ada itu, sudah jelas penyelenggara pemilu Kabupaten Lahat tidak netral dan terindikasi kuat telah berpihak,” ujar Ganda Taruna, Koordinator Aksi, Kamis (8/8/2024).
Dalam orasinya diikuti suara ribuan masa, masa menuntut, DKPP harus mencopot seluruh komisioner KPU dan Bawaslu Lahat. Mendesak DPRD Lahat lakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk memeriksa penyelenggara KPUD dan Bawaslu Lahat. Meminta kepada DPRD Lahat jadi pelapor di Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Kami ingin pemilu lahat berjalan aman, damai. Jangan sampai pengadilan rakyat mengadili mereka. Kami tidak ingin Lahat jadi zona konflik, jika tidak ada respon, 7×24 jam kita segel sekretariat KPU Lahat,” tegas Ganda.
Aksi yang dilakukan ribuan masa ini dimulai di halaman Gedung Kesenian Lahat, lanjut berjalan ke Sekretariat KPU Lahat, dan kemudian mendesak masuk ke halaman Pemkab Lahat. Hingga berita ini dimuat sekitar pukul 10.38 WIB, masa masih mendesak masuk ke halaman Pemkab Lahat.(mala)
